SIGI, PS – Calon Bupati Sigi nomor urut satu Mohamad Rizal Intjenae, menyampaikan komitmennya mendorong pelaksanaan festival maulid di kabupaten Sigi jika ia terpilih sebagai bupati.
Festival ini diharapkan menjadi tradisi tahunan dalam merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW sekaligus menyambut tahun baru Islam dengan berbagai kegiatan religius.
“Festival Maulid adalah cara kita merayakan hari lahir Nabi dengan bersyukur dan penuh suka cita melalui lomba-lomba yang sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, kita akan mengisi acara dengan dzikir, rebana dan doa bersama agar dijauhkan dari bencana yang tak diinginkan,” ungkap Rizal di hadapan warga Langaleso, kecamatan Dolo, Selasa (1/10/2024) malam, dalam kampanye terbatas yang dihadiri 300 masyarakat.
Sosok berambut putih ini juga berharap doa dan dukungan dari masyarakat agar ia dan pasangannya, Samuel Yansen Pongi, bisa memimpin Sigi dengan amanah.
“Doakan kami agar dapat menjalankan amanah sebagai bupati dan Samuel Yansen Pongi sebagai wakil bupati untuk membawa daerah ini ke arah yang lebih baik lagi melanjutkan program pembangunan bapak bupati Irwan Lapatta,” tambahnya.
Selain membahas festival maulid, beberapa warga turut menyoroti program-program sosial yang belum selesai. Salah satunya, Ibu Afrianti, menyampaikan aspirasinya terkait kelanjutan pembangunan rumah yang sempat tertunda.
“Kami mohon agar program rumah yang pondasinya sudah dibangun bisa dilanjutkan. Mengapa bisa dibatalkan? Kami berharap program ini bisa diteruskan kembali,” ujarnya.
Rizal menanggapi keluhan tersebut dengan menegaskan bahwa program pembangunan rumah sudah ada dan akan dilanjutkan jika dirinya terpilih.
“Program ini sudah berjalan, dan insyaallah, jika saya diberi amanah sebagai bupati, akan kami lanjutkan. Namun, ada kriteria dan proses sensus yang harus dipenuhi agar program ini bisa berjalan dengan baik,” jelas Rizal.
Terkait data penerima bantuan sosial, ibu Lisma warga lainnya juga menyampaikan keluhannya terkait ketidaktepatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang masih mencantumkan warga yang dianggap mampu sebagai penerima bantuan. Rizal menyarankan agar hal ini segera dikoordinasikan dengan pihak desa.
“Yang mengetahui kondisi warga secara langsung adalah aparat desa, sementara pemerintah menunggu usulan dari desa. Jadi, sebaiknya segera koordinasi dengan pihak desa agar data bisa diperbaiki,” tandas Rizal. (***)