PENASULAWESI.COM, SIGI – Wakil Bupati (Wabup) Sigi, DR. Samuel Yansen Pongi, mengingatkan seluruh kepala desa di daerahnya agar lebih peka melihat kondisi riil masyarakat di wilayah masing-masing, khususnya terkait pendataan kesejahteraan berbasis desil.
Wabup menegaskan, masih banyak ditemukan warga yang secara fakta hidup dalam kondisi sulit, namun justru tercatat dalam Desil 6 atau Desil 7, sehingga otomatis tidak berhak menerima bantuan pemerintah.
“Saya minta kepala desa benar-benar lihat masyarakat kita. Jangan sampai ada masyarakat kita yang hidupnya masih susah, tapi masuk Desil 6,” tegas Samuel, saat melakukan kunjungan kerja di Kulawi S
Ia menjelaskan, berdasarkan sistem pendataan nasional, warga yang berada pada Desil 6 ke atas tidak diperbolehkan menerima bantuan apa pun dari pemerintah, termasuk layanan berobat gratis. Bahkan, meski warga tersebut tergolong miskin, mengalami stunting, atau layak mendapatkan rumah layak huni, tetap tidak bisa dibantu jika datanya berada di Desil 6.
“Desil 6 itu tidak boleh dapat bantuan sama sekali dari pemerintah. Berobat gratis tidak bisa. Walaupun dia stunting, orang miskin, orang susah, tetap tidak bisa karena datanya Desil 6,” jelasnya.
Samuel menekankan, bantuan pemerintah hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk Desil 5 ke bawah. Karena itu, kesalahan atau kelalaian dalam pendataan akan berdampak langsung pada terhambatnya hak warga untuk mendapatkan perlindungan sosial.
Ia mengingatkan para kepala desa bahwa setiap bulan desa memiliki kesempatan untuk melakukan pembaruan (update) data. Kesempatan tersebut harus dimanfaatkan untuk memperbaiki data warga yang secara faktual masih miskin, namun tercatat pada desil yang lebih tinggi.
“Kalau ada warga yang faktanya masih susah tapi terdata Desil 6, cepat diturunkan. Supaya dia bisa dapat bantuan pemerintah,” ujarnya.
Wabup juga menegaskan bahwa bantuan sosial dari anggaran pemerintah pusat dan daerah yang disalurkan berbasis data.“Itu bukan uang desa, itu uang pemerintah. Pemerintah sekarang bekerja berbasis data. Itu sebabnya ada desil,” katanya.
Samuel berharap kepala desa tidak bersikap pasif, tetapi aktif melakukan verifikasi dan validasi data agar program bantuan tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. (Ardi)
