PENASULAWESI.COM, SIGI, – Program Manager Environment and Sustainable Governance Kemitraan untuk Pembaruan Tata Kelola, Willy Wicaksono, menegaskan pentingnya kolaborasi multipihak, tata kelola yang inklusif, serta sinergi pendanaan iklim global dalam pelaksanaan Program Adaptasi Perubahan Iklim Kabupaten Sigi 2026–2028.
Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada kegiatan peluncuran Program Adaptasi Perubahan Iklim Kabupaten Sigi 2026–2028, berlangsung di Aula Kantor Bupati Sigi, Senin (18/5/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, perwakilan desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta unsur kelompok perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dari enam desa sasaran program.
Dalam kesempatan tersebut, Willy, menjelaskan bahwa Kemitraan hadir dengan keyakinan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik hanya dapat dicapai melalui kolaborasi multi pihak.
Kolaborasi tersebut, menurutnya, menjadi kunci dalam menjawab tantangan pembangunan, termasuk isu keadilan iklim dan keberlanjutan lingkungan.
Willy juga menyoroti pencapaian Kemitraan sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund sejak tahun 2022, yang membuka akses pendanaan iklim internasional bagi Indonesia.
Saat ini, kata dia, Indonesia memiliki alokasi pendanaan hingga 40 juta dolar AS. Dana hibah ini dikelola dan diakses secara kompetitif oleh lembaga – lembaga nasional melalui skema yang memberikan kedaulatan dalam pelaksanaan aksi iklim.
Ia menjelaskan bahwa Program Building Climate Resilient District in Indonesia: Case of Sigi District merupakan bagian dari batch kedua Adaptation Fund yang melalui proses panjang sejak 2022 dengan peninjauan teknis internasional yang ketat. Namun demikian, komitmen Pemerintah Kabupaten Sigi dalam mewujudkan visi Sigi Hijau disebut menjadi faktor penting yang memperkuat optimisme pelaksanaan program.
Menurutnya, program ini dijalankan oleh Konsorsium KOLABORASI yang dipimpin oleh Koaksi Indonesia bersama Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), Water Stewardship Indonesia (WSI), dan Earth Innovation Institute (EII). Kombinasi keahlian teknis dan jejaring kolaborasi dinilai menjadi kekuatan utama dalam memastikan implementasi pendekatan Water, Energy, Food (WEF).
Willy juga menekankan pentingnya sinergi antara program Adaptation Fund di Sigi dengan inisiatif lain di Sulawesi Tengah, termasuk program berbasis Result-Based Payment (RBP) REDD+ dari Green Climate Fund melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Menurutnya, integrasi antar skema pendanaan iklim tersebut berpotensi menjadi model kolaborasi yang jarang terjadi namun sangat bernilai bagi Indonesia.
Di kesempatan itu Willy juga menegaskan bahwa prinsip tata kelola yang bersih, transparan, dan inklusif harus menjadi fondasi utama pelaksanaan program. Pendekatan gender equality, disability, and social inclusion (GEDSI) serta penghormatan terhadap kearifan lokal, hukum adat, dan nilai-nilai masyarakat setempat disebut sebagai pedoman operasional yang wajib diterapkan di lapangan.
Ia pun menitipkan pesan kepada rekan-rekan konsorsium agar selalu mengedepankan sensitivitas budaya dan memastikan prinsip “Do No Harm” dapat dijalankan di setiap lokasi kunjungan.
“Mari bersama-sama memperkuat kolaborasi, mengesampingkan ego sektoral, dan memastikan program ini berjalan efektif demi terwujudnya Kabupaten Sigi yang tangguh terhadap perubahan iklim, berkelanjutan, dan sejahtera,” ajaknya menutup sambutannya. (Ardi)
