penasulawesi.com ||PASANGKAYU,- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasangkayu gelar Rapat Kerja bersama Dinas Ketahanan Pangan setempat, berlangsung di Ruang Aspirasi DPRD Pasangkayu, Rabu (15/1/2025).
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Pasangkayu, Farid Zuniawansyah, didampingi Wakil Ketua Komisi II Muh Dasri, Sektretaris Komisi II H Safaruddin, Anggota Komisi II H Saifuddin A Baso dan Adi Nurcahyo.
Rapat ini dihadiri langsung Plt Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Pasangkayu, Hj Asiah, bersama Kabid Pangan.
Rapat tersebut membahas terkait Proses Pelaksanaan Program Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2025-2026. Khususnya terkait program Gerakan Pangan Murah (GPM) kedepan.
Dalam pertemuan dengan Komisi II, Plt Kadis Ketahanan Pangan Pasangkayu, Hj Asiah, berharap Komisi II mendukung program dinasnya. Ia juga menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi saat kegiatan GPM. Khususnya kendaraan operasional untuk menunjang kegiatan dilapangan.
“Kami minta pak agar kendaraan operasional ini di perhatikan, sebab kami di Ketahanan Pangan lebih banyak berada di lapangan karena GPM ini,” ungkapnya.
Sementara, Wakil Ketua Komisi II Farid Zuniawansyah, meminta agar kendala tersebut diusul bersama dan dituangkan dalam program pada 2026 agar bisa terpenuhi dan bisa bekerja semaksimal mungkin.
Farid juga menekankan pentingnya Dinas Ketahanan Pangan menyiapkan program dan anggaran yang jelas tahun 2025 sebelum proses asistensi anggaran.
Menurutnya, perencanaan yang matang diperlukan untuk memastikan efisiensi penggunaan dana dan menghindari kegiatan yang tidak prioritas.
“Minimal kami tau apa yang akan direncanakan pada tahun 2026. Berapa anggarannya, bisa tidak dikerjakan, bisa tidak dibuatkan program baru yang bisa bermitra dengan pihak perusahaan,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II H Saifuddin Andi Baso menyoroti alokasi anggaran Rp500 juta untuk Dinas Ketahanan Pangan, menganggapnya terlalu rendah.
Saifuddin menekankan pentingnya ketahanan pangan sebagai prioritas dan memperkuatnya agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara optimal.
Ia mempertanyakan efektivitas dana tersebut, terutama dengan adanya program pemerintah “Makan Bergizi” di sekolah-sekolah yang membutuhkan keterlibatan ketahanan pangan.
“Apa yang ingin diperbuat dengan dana 500 juta ini, di satu sisi ada program pemerintah makan bergizi gratis di sekolah sekolah dimana disitu juga ada keterlibatan ketahanan pangan. Jadi kalau ada dinas minim begini anggarannya lebih baik dilebur saja,” ujar Saifuddin. (Ardi)
