PENASULAWESI.COM, SIGI – Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi, menerima kunjungan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi, Kamis (12/11/2026).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Komisi Informasi Sulteng untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah menjalankan kewajibannya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.
Rombongan KI Sulteng dipimpin langsung Ketua Indra A. Yosvidar, didampingi Komisioner Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola Santi Rahmawaty, Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Komunikasi Publik Hary Azis, serta Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Moh. Rizky Lembah bersama sejumlah asisten ahli.
Sebelum bertemu Wakil Bupati, rombongan terlebih dahulu diterima Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi, Isman. Selanjutnya, rombongan menuju Kantor Bupati Sigi dan diterima Samuel Yansen Pongi bersama jajaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Diskominfo Sigi.
Dalam kegiatan tersebut, KI Sulteng melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Di antaranya kelembagaan PPID, pengelolaan dan penyediaan informasi publik, penerapan standar pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta mekanisme pelayanan permohonan informasi dan penanganan keberatan masyarakat.
Keterlibatan Wakil Bupati Sigi dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi antara pimpinan daerah dan jajaran pengelola informasi publik. Dukungan pimpinan daerah diharapkan mampu mendorong optimalisasi peran PPID, sehingga pelayanan informasi tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi pemerintahan.
Dalam kesempatan tersebut, KI Sulteng juga mendorong Pemerintah Kabupaten Sigi agar terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara mudah, cepat, tepat waktu, dan dengan biaya ringan.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan sinergi antara Komisi Informasi Sulteng dan Pemerintah Kabupaten Sigi semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Keterbukaan informasi publik bukan sekadar pemenuhan ketentuan perundang-undangan, melainkan bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun kepercayaan masyarakat serta membuka ruang partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. ***
FOTO: KI Sulteng & Bid. PIKP Diskominfo Sigi
SUMBER: Humas Pemda Diskominfo Kabupaten Sigi
