PENASULAWESI.COM, SIGI – Setahun kepemimpinan Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae bersama Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi mulai menunjukkan hasil nyata. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, pembangunan infrastruktur hingga masuknya berbagai program nasional menjadi indikator bergeraknya roda pembangunan di Kabupaten Sigi.
Salah satu capaian yang terlihat adalah pengembangan ruas jalan Boladangko–Banggaiba yang dipusatkan di Desa Lonca, Kecamatan Kulawi. Proyek ini menjadi bagian dari upaya membuka akses wilayah dan mendorong konektivitas antar desa.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menilai gaya kepemimpinan Rizal–Samuel sebagai faktor penting di balik percepatan tersebut. Menurutnya, keberanian kepala daerah untuk aktif membangun komunikasi hingga ke pemerintah pusat menjadi kunci membuka peluang pembangunan.
“Daerah tidak akan maju jika kepala daerahnya hanya menunggu. Harus aktif menjemput peluang,” ujar Anwar Hafid dalam sebuah kesempatan.
Pendekatan inilah yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Sigi. Alih-alih bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab Sigi memilih memperkuat kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat guna mengakses program dan anggaran pembangunan.
Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae menegaskan, langkahnya yang kerap melakukan koordinasi ke Jakarta bukan tanpa alasan. Hal itu dilakukan untuk memastikan kebutuhan daerah dapat diketahui dan diakomodasi oleh pemerintah pusat.
“Kalau kita tidak aktif, pusat mengira daerah kita tidak butuh. Di situlah pentingnya komunikasi,” ujarnya.
Langkah tersebut kini mulai membuahkan hasil. Selain ruas jalan Boladangko–Banggaiba, sejumlah proyek lain juga tengah berjalan, seperti pelebaran jalan Kalukubula–Gimpu Kulawi Selatan, serta pembukaan akses jalan Lembantongoa menuju Sausu, Kabupaten Parigi Moutong.
Tak hanya sektor infrastruktur, perhatian juga diberikan pada kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) mencatat sedikitnya 25 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) telah masuk dalam daftar prioritas penanganan pada tahun 2026.
Kepala Disperkim Sigi, Amrin, menyebut data tersebut telah melalui proses verifikasi dan siap ditindaklanjuti melalui skema kolaborasi lintas pemerintahan.
“Data sudah kami siapkan. Saat ada dukungan dari provinsi atau pusat, kami tinggal menindaklanjuti,” jelasnya.
Sebelumnya, pada tahun sebelumnya, perbaikan RTLH di Kabupaten Sigi telah mencapai 66 unit rumah, termasuk rumah warga terdampak bencana.
Di sektor sosial dan pendidikan, Sigi juga berhasil mengakses sejumlah program nasional, seperti Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial, serta program pendidikan bagi siswa berprestasi seperti Sekolah Garuda dan Sekolah Patriot.
Kepala Dinas Sosial Sigi, Ariyanto, menyebut kesiapan dokumen dan infrastruktur membuat Kabupaten Sigi berpeluang lebih cepat merealisasikan program-program tersebut.
“Kalau melihat kesiapan yang ada, pelaksanaannya bisa dipercepat,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemkab Sigi tetap mengelola PAD secara bijak dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Beberapa langkah yang diambil antara lain tidak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pemberian insentif bagi wajib pajak yang taat.
Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong partisipasi dalam pembangunan daerah.
Capaian tersebut juga mendapat apresiasi dari daerah lain. Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, menyebut kemajuan Sigi sebagai contoh keberhasilan pendekatan kolaboratif dalam pembangunan daerah.
“Sigi menunjukkan bahwa dengan kolaborasi, pembangunan bisa berjalan lebih cepat,” katanya.
Selain pembangunan fisik dan sosial, Kabupaten Sigi juga dipercaya menjadi tuan rumah perayaan Paskah Nasional. Kegiatan berskala nasional ini diyakini akan memberikan dampak ekonomi sekaligus memperkenalkan potensi daerah ke tingkat yang lebih luas.
Dengan berbagai capaian tersebut, setahun kepemimpinan Rizal–Samuel menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak semata bergantung pada PAD. Kolaborasi lintas pemerintahan menjadi strategi efektif dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (***)
