PENASULAWESI.COM, TANGERANG — Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, mengandalkan empat sektor komoditas unggulan untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan pangan daerah.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Sigi, Dr. Samuel Yansen Pongi, S.E, M.Si, saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional ILDEX Indonesia 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Kamis baru ini.
Samuel Yansen Pongi hadir mewakili Bupati Sigi dan memaparkan materi bertajuk “Kemandirian dan Kedaulatan Pangan Daerah Berbasis Kearifan Lokal Kabupaten Sigi.”
Dalam paparannya, Samuel mengatakan empat sektor unggulan yang menjadi fokus Kabupaten Sigi adalah tanaman pangan berbasis padi dan jagung, peternakan rakyat berbasis sapi dan unggas, perkebunan berbasis kakao dan kopi, serta hortikultura berbasis durian dan alpukat.
Menurutnya, pengembangan empat sektor tersebut menjadi bagian penting dari strategi Pemerintah Kabupaten Sigi dalam memperkuat posisi daerah sebagai salah satu penopang pangan di Sulawesi Tengah.
“Pertanian dan pariwisata kami tetapkan sebagai dua sektor basis utama pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujar Samuel.
Kabupaten Sigi memiliki potensi besar untuk pengembangan sektor pangan. Dengan luas wilayah sekitar 521.818,56 hektare, Kabupaten Sigi terdiri atas 16 kecamatan, 176 desa dan satu Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT).
Letaknya yang berbatasan langsung dengan Kota Palu dan berjarak sekitar 30 kilometer dari pusat perkotaan juga memberikan keuntungan dalam menghubungkan sentra produksi dengan pasar dan pusat pertumbuhan ekonomi regional.
Samuel menjelaskan, sektor tanaman pangan Sigi memiliki basis produksi yang cukup kuat. Pada 2025, produksi padi mencapai sekitar 142,78 ribu ton gabah kering panen, setara dengan sekitar 80,27 ribu ton beras. Sementara produksi jagung mencapai sekitar 57,88 ribu ton.
Di sektor perkebunan, kakao menjadi salah satu komoditas unggulan dengan produksi sekitar 17.520 ton pada 2025.
Namun, Samuel menekankan bahwa pengembangan komoditas tidak cukup hanya mengejar peningkatan produksi. Menurutnya, aspek mutu, fermentasi, ketelusuran, sertifikasi, serta penerapan praktik produksi berkelanjutan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk daerah.
Selain tanaman pangan dan perkebunan, peternakan rakyat menjadi salah satu sektor strategis dalam pembangunan pangan Kabupaten Sigi.
Samuel menyebut sektor peternakan tidak hanya berperan dalam penyediaan pangan hewani, tetapi juga menjadi sumber pendapatan masyarakat, pencipta lapangan kerja, penggerak agribisnis dan agroindustri, serta bagian dari pengembangan ekonomi wilayah.
Pada 2025, populasi sapi di Kabupaten Sigi mencapai 28.586 ekor, babi 14.703 ekor, kambing 16.847 ekor, ayam petelur sekitar 517 ribu ekor, dan ayam pedaging sekitar 2,38 juta ekor.
Pemerintah Kabupaten Sigi juga mengembangkan model Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) sebagai motor penggerak usaha ternak kolektif melalui kandang komunal.
Penguatan kelembagaan peternak dilakukan melalui Solidaritas Alumni Sekolah Peternakan Rakyat Indonesia (SASPRI), dengan mendorong peningkatan kapasitas peternak, pengembangan usaha kolektif, akses pembiayaan dan pasar, serta pemanfaatan teknologi.
Dalam membangun kemandirian pangan, Samuel mengatakan Pemkab Sigi tetap mempertahankan kearifan lokal sebagai bagian dari fondasi pembangunan pertanian berkelanjutan.
Praktik pertanian yang memberikan masa jeda bagi lahan untuk memulihkan unsur hara, pola tanam yang selaras dengan alam, rotasi tanaman, serta budaya gotong royong merupakan pengetahuan masyarakat yang dinilai masih relevan untuk dikembangkan.
“Kami meyakini bahwa kearifan lokal dan teknologi modern dapat saling mengakomodasi untuk mewujudkan pertanian yang berkelanjutan,” katanya.
Untuk memperkuat kebijakan pangan, Pemkab Sigi menetapkan empat strategi utama, yakni penguatan sarana produksi, pengembangan peternakan rakyat, kolaborasi multipihak, dan diversifikasi komoditas.
Kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas petani dan peternak, NGO, TNI/Polri, serta lembaga terkait lainnya.
Samuel juga menekankan pentingnya pendekatan hexahelix dalam membangun sistem pangan daerah yang mandiri dan berkelanjutan.
Enam unsur yang dimaksud terdiri atas pemerintah, perguruan tinggi atau akademisi, dunia usaha, komunitas petani dan peternak termasuk SASPRI, media/NGO/LSM, serta lembaga keuangan dan perbankan.
Pemerintah daerah berperan sebagai regulator dan fasilitator, perguruan tinggi sebagai pusat riset dan pengembangan teknologi, sementara dunia usaha berperan dalam membuka akses pasar, investasi dan jaringan usaha.
Komunitas petani dan peternak ditempatkan sebagai pelaku utama produksi pangan. Media, NGO dan LSM berperan dalam publikasi, pemberdayaan dan kontrol sosial, sedangkan lembaga keuangan dan perbankan mendukung akses permodalan.
Samuel mengatakan Pemkab Sigi juga berkomitmen mendukung penguatan SASPRI melalui fasilitasi kelembagaan, akses lahan dan sarana-prasarana, akses modal dan pasar, peningkatan kapasitas, pelibatan dalam perencanaan pembangunan daerah, serta dukungan pembiayaan program dan kegiatan.
“Potensi daerah, kebijakan yang tepat, serta kearifan lokal bersama SASPRI adalah tiga kekuatan yang harus terus kita satukan demi pangan Sigi yang mandiri dan berkelanjutan,” pungkas Samuel. (Ardi)
