PENASULAWESI.COM, TANGERANG — Wakil Bupati Sigi, Dr. Samuel Yansen Pongi, SE., M.Si., mewakili Bupati Sigi sebagai narasumber dalam Seminar Nasional ILDEX Indonesia 2026 yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Kamis (17/9/2026).
Wabup Sigi didampingi, Staf Ahli Bupati Sigi Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia (SDM), Rahmad Iqbal Nurcholish.
Dalam forum tersebut, Samuel memaparkan materi bertajuk “Kemandirian dan Kedaulatan Pangan Daerah Berbasis Kearifan Lokal Kabupaten Sigi” di hadapan akademisi, pemerintah, pelaku usaha, petani dan peternak, serta berbagai pemangku kepentingan sektor pangan.
Seminar Nasional ini diselenggarakan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) bersama Solidaritas Alumni Sekolah Peternakan Rakyat Indonesia (SASPRI) Nasional dan menjadi bagian dari rangkaian ILDEX Indonesia 2026.
Kegiatan mengangkat tema “Nolisasi Kapasitas Peternak Rakyat: Membangun Martabat, Kedaulatan, dan Ekosistem Pembelajaran Peternak Menuju Kemandirian Pangan Daerah.”
Sejumlah tokoh turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, Ketua AIPI Prof. Dr. Ir. Daniel Murdiyarso, Ketua Komisi Ilmu Pengetahuan Dasar AIPI Prof. Jatna Supriatna, serta Wali Utama SASPRI Nasional sekaligus Guru Besar IPB University, Prof. Dr. Ir. Muladno.
Hadir pula Anggota Komisi IV DPR RI Ir. H. Herry Dermawan, Ketua Dewan Guru Besar IPB University Prof. Dr. Ir. Evy Damayanthi, pekerja pembangunan dan humanitarian Ir. Trihadi Saptoadi, serta moderator Prof. Syarif Hidayat, dari Komisi Ilmu Sosial AIPI. Kegiatan juga dihadiri pimpinan perguruan tinggi, jajaran SASPRI Nasional, AIPI, Dewan Guru Besar IPB University, panitia ILDEX Indonesia 2026, serta para tamu undangan.
Dalam paparannya, Samuel menjelaskan bahwa pembangunan Kabupaten Sigi periode 2025–2029 diarahkan pada visi “Kabupaten Sigi yang Maju, Berkelanjutan Berbasis pada Pertanian dan Pariwisata.”
Ia menyebut sektor pertanian dan peternakan memiliki posisi strategis dalam menopang perekonomian sekaligus ketahanan pangan daerah.
Kabupaten Sigi memiliki luas wilayah sekitar 521.818,56 hektare yang terbagi atas 16 kecamatan, 176 desa, serta satu Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT).
Menurut Samuel, posisi geografis Sigi yang berbatasan langsung dengan Kota Palu dan berjarak sekitar 30 kilometer dari pusat perkotaan menjadi salah satu keuntungan dalam menghubungkan potensi produksi daerah dengan pasar, jasa, dan pusat pertumbuhan regional.
“Karakter utama Kabupaten Sigi adalah sebagai wilayah pertanian dan peternakan yang memiliki posisi penting sebagai penyedia pangan utama Sulawesi Tengah,” ujar Samuel.
Ia kemudian memaparkan sejumlah capaian produksi pangan daerah. Pada 2025, produksi padi Kabupaten Sigi mencapai sekitar 142,78 ribu ton gabah kering panen atau setara dengan sekitar 80,27 ribu ton beras. Sementara produksi jagung tercatat sekitar 57,88 ribu ton.
Di sektor perkebunan, kakao dan kopi menjadi komoditas unggulan. Produksi kakao Kabupaten Sigi pada 2025 mencapai sekitar 17.520 ton.
Samuel menegaskan bahwa pengembangan komoditas tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi. Aspek mutu, ketelusuran, sertifikasi, serta penerapan praktik produksi berkelanjutan juga perlu menjadi perhatian.
Di sektor peternakan, Pemerintah Kabupaten Sigi terus mendorong penguatan peternakan rakyat melalui model Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) sebagai penggerak usaha ternak kolektif, termasuk pengembangan kandang komunal.
Data 2025 mencatat populasi sapi di Kabupaten Sigi mencapai sekitar 28.586 ekor, babi 14.703 ekor, kambing 16.847 ekor, ayam petelur sekitar 517 ribu ekor, dan ayam pedaging sekitar 2,38 juta ekor.
Menurut Samuel, peternakan rakyat memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar menyediakan pangan hewani. Sektor ini juga menjadi sumber pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, menggerakkan agribisnis dan agroindustri, serta memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong penguatan kelembagaan peternak melalui SASPRI, yang mencakup peningkatan kapasitas, pengembangan usaha kolektif, perluasan akses pembiayaan dan pasar, hingga pemanfaatan teknologi.
Samuel juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara modernisasi pertanian dan peternakan dengan kearifan lokal yang telah berkembang di tengah masyarakat Sigi.
Ia menjelaskan bahwa berbagai praktik yang diwariskan secara turun-temurun, seperti memberikan masa jeda bagi lahan untuk memulihkan unsur hara, pola tanam yang selaras dengan alam, rotasi tanaman, serta budaya gotong royong merupakan nilai yang tetap relevan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan.
“Kami meyakini bahwa kearifan lokal dan teknologi modern dapat saling mengakomodasi untuk mewujudkan pertanian yang berkelanjutan,” katanya.
Untuk memperkuat kemandirian pangan, Pemkab Sigi menetapkan empat sektor unggulan, yakni tanaman pangan berbasis padi dan jagung, peternakan rakyat berbasis sapi dan unggas, perkebunan berbasis kakao dan kopi, serta hortikultura berbasis durian dan alpukat.
Pengembangan empat sektor tersebut diperkuat melalui empat strategi utama, yaitu penguatan sarana produksi, pengembangan peternakan rakyat, kolaborasi multipihak, dan diversifikasi komoditas.
Lebih lanjut, Samuel menekankan bahwa pembangunan sistem pangan daerah yang mandiri dan berkelanjutan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Ia memperkenalkan pendekatan hexahelix yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi atau akademisi, dunia usaha, komunitas petani dan peternak termasuk SASPRI, media/NGO/LSM, serta lembaga keuangan dan perbankan.
Dalam konsep tersebut, pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator. Perguruan tinggi menjadi pusat riset dan pengembangan teknologi, sedangkan dunia usaha berperan sebagai mitra investasi dan pasar. Di sisi lain, petani dan peternak ditempatkan sebagai pelaku utama produksi pangan.
Media, NGO, dan LSM memiliki peran dalam publikasi, kontrol sosial, serta pemberdayaan masyarakat. Sementara lembaga keuangan dan perbankan diharapkan memperkuat akses permodalan melalui berbagai skema pembiayaan.
Pemkab Sigi juga menyatakan komitmennya untuk terus mendukung penguatan SASPRI melalui fasilitasi kelembagaan, akses lahan dan sarana-prasarana, akses modal dan pasar, peningkatan kapasitas, pelibatan dalam perencanaan pembangunan daerah, serta dukungan pembiayaan program dan kegiatan.
Menutup paparannya, Samuel menegaskan bahwa kemandirian pangan tidak dapat dibangun oleh satu pihak. Potensi daerah, kebijakan yang tepat, kearifan lokal, serta penguatan kelembagaan petani dan peternak perlu disatukan melalui kolaborasi yang berkelanjutan.
“Potensi daerah, kebijakan yang tepat, serta kearifan lokal bersama SASPRI adalah tiga kekuatan yang harus terus kita satukan demi pangan Sigi yang mandiri dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Ardi)
