penasulawesi.com, SIGI – Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bangga, Muhammad Iqbal, menyampaikan aspirasi terkait kondisi jalan desa yang hingga kini belum mendapat penanganan. Aspirasi tersebut disampaikan dalam kegiatan reses anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah, Drs. H. Longki Djanggola, di Desa Bangga, Senin (27/7/2026) .
Di hadapan peserta reses, Muhammad Iqbal berharap aspirasi masyarakat Desa Bangga dapat diteruskan kepada pemerintah yang berwenang, meski ia menyadari persoalan jalan merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
“Kami juga meminta, walaupun bukan tupoksi Bapak. Aduan kondisi jalan kami ini setiap ada reses selalu dijawab bahwa itu urusannya provinsi,” ujarnya.
Menurut Iqbal, kerusakan jalan yang dipenuhi material pasir pascabencana sejak 2018 telah membahayakan keselamatan pengguna jalan. Ia menyebut kondisi tersebut telah menyebabkan ratusan warga mengalami kecelakaan.
“Kami ditimpa bencana sejak 2018. Kalau dihitung-hitung, ratusan orang sudah jatuh karena pasir di jalan ini,” katanya.
Ia berharap anggota DPR RI dapat membantu menyampaikan keluhan tersebut kepada pemerintah provinsi agar penanganan jalan di Desa Bangga segera direalisasikan.
Iqbal juga membandingkan kondisi Desa Bangga dengan desa lain yang dinilai telah mendapatkan perhatian dalam pembangunan infrastruktur.
“Kalau jalan Palu-Bangga tepat di Desa Kaleke bisa diperbaiki, kami juga berharap Desa Bangga mendapat perhatian yang sama,” ungkapnya.
Selain menyampaikan persoalan jalan, Ketua BPD Desa Bangga juga mengusulkan bantuan fasilitas pemandian jenazah. Menurutnya, hingga saat ini desa belum memiliki peralatan tersebut sehingga setiap ada warga meninggal dunia, masyarakat harus meminjam fasilitas dari desa lain.
Ia mengatakan harga satu unit tempat pemandian jenazah sekitar Rp3 juta, namun hingga kini pemerintah desa belum mampu mengadakan karena keterbatasan anggaran.
Melalui forum reses tersebut, Muhammad Iqbal berharap aspirasi masyarakat Desa Bangga, khususnya terkait perbaikan jalan yang telah lama rusak, dapat menjadi perhatian pemerintah sehingga keselamatan dan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas dapat terjamin. (Redaksi)
